Sofifi, ST - Lembaga Pengawasan Independen Maluku Utara (LPI-MU) desak Gubernur dan Wakil Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe kembali menata sistem di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Korupsi.
Koordinator LPI-MU, Rajak Idrus, mengatakan ada tugas besar yang harus menjadi perhatian serius oleh gubernur dan wakil gubernur maluku utara. Tugas yang besar adalah menata semua sistem di masing-masing OPD.
"Bila perlu OPD yang di anggap mentalnya korup segera di ganti. Karena akan menambah beban pemerintahan Sherly-Sarbin selama memimpin," ujar Jeck sapaan akrab Rajak Idrus, saat di konfirmasi awak media, Sabtu (12/04/2025).
Sebeb, kata Jeck, di provinsi maluku utara dalam setiap pergantian kepemimpinan tidak bisa lakukan penyegaran di masing-masing OPD. Sehingga banyak masaalah yang tidak bisa di selesaikan, karena tidak terfokus arah pembangunan nya. Ini yang menjadi PR terbesar Sherly sarbin.
"Jadi kami minta gubernur jangan anggap semua itu biasa-biasa saja dan sesuatu yang gampang di atur. Apa lagi dengan program 100 hari kerja kepemimpinan Sherly-Sarbin ini belum berdampak positif terhadap masyarakat. Seperti halnya kegiatan mudik saat lebaran dengan mengsubsidi 50 persen untuk penumpang yang mudik itu tidak bisa di masukan dalam program prioritas, itu hanya kebijakan gubernur dan wakil gubernur," jelasnya.
Menurut Jeck, menyangkut dengan efisiensi anggaran itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi masyarakat menanti langka pasti, program apa saja yang harus di implemantasi dan di buat oleh gubernur. Karena masyarakat hanya melihat di media sosial bahwa banyak hal yang akan di buat oleh gubenur tapi sampai saat ini baru sebatas wacana.
Menurutnya, terkait program menghubungkan atau menyambungkan pembangunan jalan dan jembatan antar pulau itu sudah dibuat oleh gubernur terdahulu, hanya saja banyak yang belum tuntas dan ini menjadi tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur. Banyak sekali keinginan gubernur untuk memajukan maluku utara.
"Namun, LPI sarankan ada tugas besar yang harus di pikirkan Gubernur, salah satunya tentang status kota sofifi sebagai ibu kota provinsi maluku utara dan itu membutuhkan SDM di setiap OPD, tidak bisa mentalnya korupsi kalau semua itu bisa jalan," cecarnya.
Lebih lanjut di katakan, bahwa yang paling terpenting adalah Gubernur harus membatasi setiap pegawai di masing-masing kabupaten/kota yang akan pindah di provinsi. Karena banyak pejabat yang sudah ada jabatan di kabupaten/kota, lalu kini akan pinda atau hijrah di provinsi. Jika hal itu benar, maka akan menmbah beban daerah dari sisi pengaggaran. (Red).
