Halsel, ST - Kepala Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Andi Hairudin kembali di demo Aliansi Peduli Pembangunan. Rabu (02/04/2025).
Pasalnya, Kades diduga melakukan penyimpangan serius penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2023-2024. Diketahui, anggaran tersebut yang seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk Jalan tani sebesar 81 juta, BPJS ketenagakerjaan, pagar kantor desa 35 juta, Pakaian linmas, dan dana pemuda, yang diduga tidak direalisasi.
Salah satu orator, mengatakan bahwa program yang disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak terwujud dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Dugaan Warga masyarakat bahwa Kepala Desa Andi Hairudin sangat tertutup, hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang merugikan masyarakat," ujar Yus dalam orasi nya di depan kantor desa Busua.
Kata Yus, masyarakat Desa Busua kini menuntut Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel untuk segera mengambil langkah tegas dan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa, Warga pun menduga adanya kejanggalan besar dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan kepala desa.
“Jalan Tani, Pakaian Linmas, Dana pemuda Pagar Kantor Desa, serta masih banyak pos anggaran yang belum di sebutkan saat pengusulan lewat Musdes, atau tidak terealisasi sampai sekarang. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti,” cecarnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa, masyarakat mendesak agar BPMD dan Inspektorat segera memanggil Andi Hairudin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena tindakannya ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama Dana Desa, yakni mengurangi kesenjangan sosial, memberantas kemiskinan, dan meningkatkan perekonomian warga Masyarakat Desa Busua.
"Jika dugaan ini terbukti, masyarakat berharap aparat penegak hukum juga turun tangan agar kasus ini tidak hanya berakhir pada audit administratif, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan anggaran," pintanya. (Tim/Red).
